Menuju PILKADA Serentak Tahun 2024
Medan, 24 Oktober 2022
Pilpres dan Pileg 2024 hendaknya sebagai kesempatan rakyat memberi pelajaran kepada para perusak bangsa. Capres dan Caleg yang “Memberikan Hadiah atau Janji” dipastikan bukan orang baik, sehingga tidak layak dipilih. Kalua ada yang memberi hadiah atau janji, rekam peristiwanya, laporkan ke Bawaslu, maupun sentra Gakkumdu. Kalau ada yang ngotot memberi hadiah dalam bentuk uang, barang, bahkan janji, ambil hadiahnya tetapi jangan pilih orangnya.
Presiden yang bagus pun tidak akan mampu melakukan perubahan sepanjang mitranya, legislatif tidak memiliki kapasitas yang memadai. Maka jika Indonesia 2024 kita harapkan lebih baik, maka pilihlah Presiden dan Legislatif yang tidak dungu.
Program Pemerintah Pusat selama ini sering tidak sebangun dengan pemerintah daerah, karena di banyak tempat, kepala daerah dan DPRD nya tidak memiliki kapasitas yang memadai. Akibatnya program- program Pemerintah Pusat sering sekali tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Berdasarkan realitas tersebut, sejatinya Partai Politik mempersiapkan orang- orang terbaik untuk menjadi pemimpin, baik Presiden/ Wakil Presiden, Kepala/ Wakil Kepala Daerah, termasuk legislative, baik pusat maupun daerah. Sehingga eksekutif dan legislatif menjadi mitra strategis dan kritis. Dengan persiapan yang baik, rakyat akan disuguhkan para eksekutif dan legislatif yang memiliki kecakapan.
Mengacu pada proses yang dialami oleh JOKOWI, kita dapatkan beberapa hal:
Meskipun akhirnya sudah dihentikan oleh Presiden Joko Widodo, sempat muncul wacana perpanjangan periode ( tiga periode ), atau penambahan waktu ( pemilu diundur ) terhadap jabatan presiden. Kalau mengikuti alur pikir yang sebangun, maka seharusnya orang yang masih satu periode jadi kepala daerah ( gubernur, bupati, walikota ), seharusnya dilanjutkan ke periode kedua ( Bobby Nasution- Medan, Eri Cahyadi- Surabaya, Gibran Rakabuming- Solo, Zahir- Batubara, Darma Wijaya- Serdang Bedagai ). Tuntaskan dulu tanggung jawab 2 periode di daerah masing- masing baru bertarung di tingkat berikutnya. Karena kalua dirasakan bagus, orang pasti akan minta tambah waktu.
Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menjadi Walikota Solo dua periode, maka sejatinya setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai teladan, mengutamakan kepentingan rakyat daripada ambisi kekuasaan yang sangat personal. Sesungguhnya menjadi gubernur itu tidak lebih keren daripada jadi bupati/ walikota. Basis otonomi daerah itu adalah kabupaten/ kota, maka siapa yang menjadi bupati/ walikota dari PDI Perjuangan sejatinya berusaha untuk pemimpin dua periode, tidak sekedar menjadikan jabatan bupati/ walikota sebagai batu loncatan.
Penugasan Jokowi ke PILKADA DKI Jakarta didasarkan pada prestasi beliau sebagai walikota Solo dua periode. Pilkada Solo tahun 2010, Jokowi- Rudy di periode kedua memeroleh kemenangan 90,09 % suara. Perolehan itu menjadi rujukan prestasi untuk melangkah selanjutnya, terbukti di putaran kedua pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi- Ahok unggul 53,82 % dari pasangan Fauzi Bowo/ Nachrowi Ramli 46,18%.
Proses yang dialami Jokowi sesuai dengan apa yang disampaikan bu Mega tentang kesabaran revolusioner, atau ojo kesusu kalau menurut Jokowi.
Potret Pilkada 2024:
Semua kepala daerah PDI Perjuangan yang baru satu periode diharapkan mempersiapkan diri untuk maju dan menang di periode kedua. Sebab kalau ada orang, kelompok yang mendorong walikota/ bupati satu periode menjadi calon gubernur dapat dipastikan mereka adalah penjilat, dan ingin menjerumuskan. Atau paling tidak orang yang tersebut justru menginginkan jabatan yang akan ditinggal. Misalnya: kalau ada orang atau kelompok yang mendorong, mempromosikan Bobby Afif Nasution maju sebagai Calon Gubsu tahun 2024, pasti orang atau kelompok tersebut punya niat yang tidak baik, menjerumuskan, penjilat, dan bahkan menginginkan posisi walikota medan tersebut. Baiknya matanglah sematang Jokowi di Solo: jangan grasa- grusu, ojo kesusu!
Tiga kali pilgubsu berturut- turut, calon PDI Perjuangan selalu kalah, maka diharapkan pada Pilkada serentak 2024, calon PDI Perjuangan bisa menang. Maka untuk memenangkan pertarungan itu strategi harus diubah, yaitu memperkenalkan sejak dini bakal calon Gubsu tahun 2024.
Sebagai bagian dari PDI Perjuangan, saya akan mensosialisasikan Dr. Hendrar Prihadi, S.E, M.M, usia 50 Tahun, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, pernah wakil walikota dan walikota Semarang dua periode, saat ini menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ( LKPP ), jabatan non kementerian setingkat Menteri. Sebagai Walikota Semarang dua periode, beliau telah menunjukkan loyalitas kepada rakyat dan partai. Maka kalau bu Mega dan pak Jokowi merestui dan mendukung beliau, pasti dapat memenangkan Pilgubsu 2024.
Pengalaman dan kematangan tersebut menjadi modal awal untuk diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara.
Beliau dapat dipasangkan dengan Dr. Jonius Taripar Parsaulian Hutabarat, S.Si, M.Si ( JTP ), Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dari Partai PERINDO Periode 2019-2024, mantan Kapolres Tapanuli Utara. Sewaktu mahasiswa beliau aktif di GMNI, membuat beliau dekat dengan PDI Perjuangan. Kolaborasi Dr. Hendrar Prihadi dan Dr. Jonius T.P. Hutabarat diyakini dapat membuat Provinsi Sumatera Utara akan lebih maju. Jika Ganjar Pranowo akan jadi presiden, akan memudahkan koordinasi pembangunan dengan pemprovsu.
Senin, 24 Oktober 2022
Sutrisno Pangaribuan, Kader PDI Perjuangan
Presidium Kongres Rakyat Nasional ( KoRaN )
